Hakim Carl Nichols telah memperpanjang penangguhan sementara bagi karyawan USAID yang sebelumnya ditempatkan atau direncanakan untuk ditempatkan pada cuti administratif berbayar hingga 21 Februari. Keputusan ini memberikan waktu tambahan bagi hakim untuk memutuskan permintaan perintah sementara yang dapat menghentikan tindakan pemerintah terkait staf USAID hingga kasus ini selesai.
Gugatan ini diajukan oleh dua serikat pekerja yang mewakili karyawan USAID, yaitu American Foreign Service Association dan American Federation of Government Employees. Oxfam America juga bergabung sebagai penggugat dalam gugatan ini. Gugatan ini muncul setelah pemerintahan Trump memerintahkan pemanggilan kembali sebagian besar karyawan USAID yang ditempatkan di luar negeri dalam waktu 30 hari, dengan opsi untuk tetap tinggal di negara penempatan tanpa biaya perjalanan yang ditanggung kecuali mereka mendapatkan pengecualian.
Hakim Nichols sebelumnya telah mengeluarkan perintah sementara yang menghentikan pemanggilan kembali sekitar 2.000 karyawan dan mencegah pemerintah menempatkan 2.200 karyawan lainnya pada cuti administratif. Dalam sidang terbaru, hakim mengubah ketentuan perintah tersebut, memungkinkan karyawan yang ingin kembali ke AS untuk melakukannya sebelum keputusan pengadilan berikutnya.
Selama sidang, pengacara pemerintah, Eric Hamilton, mengakui bahwa sistem untuk melindungi keselamatan karyawan USAID yang ditempatkan di luar negeri dan diputus dari akses sistem agensi belum sepenuhnya jelas. Hakim Nichols menekankan bahwa risiko keamanan bagi karyawan USAID di luar negeri menjadi alasan utama untuk memperpanjang perintah sementara.
Salah satu contoh risiko yang dihadapi karyawan USAID di luar negeri diungkapkan dalam pernyataan tertulis oleh seorang pejabat layanan luar negeri USAID yang ditempatkan di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo. Pada 28 Januari, kedutaan besar AS di Kongo memperingatkan karyawan USAID tentang risiko protes akibat konflik yang meningkat di wilayah timur negara tersebut. Pada hari yang sama, seorang karyawan USAID harus dievakuasi bersama keluarganya setelah rumah mereka diserang oleh pengunjuk rasa yang membakar dan menjarah properti mereka.
Evakuasi ini dilakukan tanpa dana USAID yang tersedia, dan pengecualian untuk biaya evakuasi baru disetujui setelah proses evakuasi dimulai. Ketika akhirnya tiba di Washington, D.C., keluarga tersebut hanya diberikan akomodasi hotel selama dua malam tanpa kejelasan tentang tunjangan perumahan atau dukungan lainnya.
Penggugat berpendapat bahwa tindakan pemerintah menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi karyawan USAID, termasuk risiko keamanan, ketidakpastian finansial, dan hilangnya akses komunikasi. Mereka juga menyoroti bahwa sistem pembayaran USAID, Phoenix, tidak berfungsi, sehingga tagihan utilitas untuk staf di luar negeri tidak dapat diproses, yang dapat menyebabkan pemutusan layanan listrik, telepon, dan lainnya.
Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa tindakan ini adalah bagian dari jeda dan tinjauan 90 hari terhadap program-program USAID, bukan upaya untuk membubarkan agensi tersebut. Pemerintah juga menyatakan bahwa proses hukum yang ada untuk sengketa ketenagakerjaan pemerintah cukup untuk menangani masalah ini, meskipun penggugat menilai proses tersebut terlalu lambat dan tidak memadai untuk mengatasi kerugian yang sedang terjadi.
Pengacara penggugat, Karla Gilbride, menuduh bahwa tindakan pemerintah menunjukkan upaya untuk membubarkan USAID, bukan sekadar meninjau program-programnya. Ia mengutip penghentian program, ketidakmampuan membayar pekerjaan yang telah disetujui melalui pengecualian, penutupan kantor pusat USAID di Washington, D.C., dan misi-misi di seluruh dunia, serta pernyataan Presiden Trump yang secara eksplisit menyatakan bahwa USAID seharusnya ditutup.
Gilbride juga menyoroti ketidaksesuaian antara pernyataan resmi pemerintah dan tindakan di lapangan, yang menciptakan ketakutan dan ketidakpastian di kalangan staf USAID.
Hakim Nichols dijadwalkan memberikan keputusan minggu depan terkait permintaan perintah sementara yang dapat menghentikan tindakan pemerintah terhadap karyawan USAID hingga kasus ini selesai. Sementara itu, perpanjangan penangguhan sementara memberikan sedikit kelegaan bagi ribuan karyawan USAID yang menghadapi ketidakpastian besar terkait pekerjaan dan keselamatan mereka.
Kasus ini tidak hanya berdampak pada karyawan USAID, tetapi juga pada program-program bantuan luar negeri yang mereka kelola, yang berperan penting dalam mendukung komunitas rentan di seluruh dunia.
Leave a Reply