Organisasi nirlaba kesehatan global berbasis di Boston, John Snow, Inc. (JSI), terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap separuh dari total karyawannya akibat pembekuan bantuan luar negeri oleh pemerintah Amerika Serikat. Langkah ini memengaruhi sekitar 1.100 staf yang bekerja baik di dalam negeri maupun di program-program internasional.
JSI, yang didirikan pada tahun 1978, dikenal sebagai organisasi yang berfokus pada peningkatan dan pengembangan kapasitas kesehatan masyarakat secara global. Dalam menjalankan misinya, JSI bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah, sektor swasta, serta organisasi nirlaba dan masyarakat sipil di tingkat lokal.
“Dalam momen yang menantang ini, kami tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan di komunitas-komunitas baik di AS maupun di seluruh dunia,” ujar seorang juru bicara JSI kepada Devex, sebuah media yang mengkhususkan diri pada isu pembangunan global.
Sebelumnya, JSI merupakan salah satu penerima dana bilateral terbesar dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Pada tahun fiskal 2024, total dana federal yang dialokasikan untuk JSI mencapai $111,271,399. Organisasi ini juga memimpin implementasi program Country Health Information Systems and Data Use (CHISU), sebuah program unggulan USAID yang beroperasi di beberapa negara. Pada tahun 2024, JSI menerima $3,6 juta untuk mendukung kegiatan CHISU di Kenya.
PHK massal ini terjadi sebagai dampak dari keputusan pemerintahan Trump yang secara tiba-tiba menghentikan program-program global USAID. Keputusan ini telah memicu efek domino di sektor bantuan, dengan banyak organisasi mengalami pemutusan kontrak dan pengurangan staf. Baru-baru ini, delapan organisasi — termasuk mitra kontrak terbesar USAID seperti DAI dan Chemonics International — menggugat Trump, USAID, Departemen Luar Negeri AS, dan pihak terkait lainnya atas tuduhan “kerugian yang tidak dapat diperbaiki.”
Pada Kamis lalu, seorang hakim federal AS memerintahkan pemerintahan Trump untuk memulihkan pendanaan bantuan luar negeri. Namun, keputusan ini belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran di kalangan organisasi nirlaba yang bergantung pada dana USAID.
PHK di JSI tidak hanya memengaruhi staf di AS, tetapi juga ribuan pekerja di program-program internasional yang digarap oleh organisasi tersebut. JSI selama ini aktif dalam memperkuat sistem kesehatan di berbagai negara, termasuk di Afrika dan Asia. Dengan berkurangnya sumber daya, program-program vital seperti CHISU dan inisiatif kesehatan masyarakat lainnya terancam terganggu.
Pembekuan bantuan AS juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan mitra lokal JSI di berbagai negara. Banyak program yang selama ini didanai oleh USAID melalui JSI telah memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan akses layanan kesehatan, memperkuat sistem informasi kesehatan, dan mendukung upaya pencegahan penyakit.
Meskipun pengadilan telah memerintahkan pemulihan dana bantuan, masa depan program-program JSI dan organisasi serupa masih belum jelas. Banyak pihak menyerukan agar pemerintah AS segera mengambil langkah konkret untuk memastikan bahwa program-program pembangunan global dapat terus berjalan tanpa hambatan.
“Kami berharap agar pemerintah AS dapat segera menyelesaikan masalah ini agar kami dapat kembali fokus pada misi kami untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia,” tambah juru bicara JSI.
Sementara itu, ribuan karyawan yang terkena PHK harus menghadapi ketidakpastian ekonomi di tengah situasi global yang masih dipengaruhi oleh pandemi dan ketegangan politik.
Keputusan pembekuan bantuan AS oleh pemerintahan Trump telah menimbulkan dampak besar bagi organisasi nirlaba seperti JSI. PHK massal yang terjadi tidak hanya memengaruhi ribuan karyawan, tetapi juga mengancam keberlanjutan program-program kesehatan global yang vital. Pemulihan dana bantuan menjadi harapan terbesar bagi organisasi-organisasi ini untuk dapat terus berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia.
Leave a Reply