Dalam keputusan besar, seorang hakim federal di Amerika Serikat memerintahkan pemerintahan Trump untuk mencabut pembekuan dana bantuan luar negeri yang sebelumnya dihentikan sementara selama proses peninjauan 90 hari. Keputusan ini menjadi kemenangan penting bagi kontraktor dan organisasi non-pemerintah (NGO) yang terpaksa menghentikan pekerjaan mereka akibat perintah penghentian kerja yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pada 24 Januari.
Hakim Amir Ali dari Pengadilan Distrik Federal di Washington, dalam perintah yang dikeluarkan Kamis malam, menyatakan bahwa pemerintah harus segera menghentikan segala bentuk penangguhan atau penghentian yang menghalangi pencairan dana bantuan luar negeri untuk kontrak, hibah, perjanjian kerja sama, pinjaman, atau penghargaan lainnya yang telah ada sebelum 19 Januari.
“Hakim menemukan bahwa penggugat telah memenuhi beban pembuktian untuk mendapatkan perintah sementara terkait pelaksanaan penghentian menyeluruh atas pendanaan bantuan luar negeri,” tulis Hakim Ali dalam keputusannya.
Hakim juga menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat mengeluarkan, menerapkan, atau menegakkan penghentian atau perintah penghentian kerja untuk bantuan luar negeri yang sudah ada sebelum 19 Januari. Namun, status lebih dari 800 kontrak yang baru-baru ini dihentikan masih belum jelas.
Keputusan ini memberikan harapan baru bagi organisasi yang terdampak. Elisha Dunn-Georgiou, Presiden Dewan Kesehatan Global, menyebut keputusan ini sebagai langkah awal yang penting untuk memulihkan program bantuan luar negeri AS. “Keputusan ini membuka jalan bagi organisasi untuk melanjutkan pekerjaan mereka yang menyelamatkan nyawa, mencerminkan nilai-nilai terbaik Amerika: belas kasih, kepemimpinan, dan komitmen terhadap kesehatan global, stabilitas, dan kemakmuran bersama,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Namun, penggugat tidak sepenuhnya mendapatkan apa yang mereka minta. Mereka juga meminta pengadilan untuk menghentikan peninjauan 90 hari yang diperintahkan oleh Presiden Donald Trump, tetapi hakim menolak permintaan tersebut. Hakim memutuskan bahwa presiden memiliki wewenang untuk memerintahkan peninjauan, tetapi pemerintah tidak dapat menghentikan pekerjaan dan membekukan pendanaan untuk program yang sudah ada.
Dalam kasus ini, penggugat berargumen bahwa penghentian menyeluruh atas dana yang telah disetujui oleh Kongres menyebabkan kerugian finansial yang besar, memaksa mereka untuk mengurangi staf, menghentikan operasi, dan bahkan mengancam keberlangsungan organisasi mereka. Hakim setuju bahwa kerugian ini, termasuk dampak pada penyediaan makanan dan obat-obatan bagi masyarakat di seluruh dunia, dapat dianggap sebagai kerugian yang tidak dapat diperbaiki.
Meskipun pemerintah menyebutkan adanya proses pengajuan pengecualian dari perintah penghentian kerja, pengadilan menemukan bahwa proses tersebut tidak cukup membantu. Informasi tentang pengecualian sering kali tidak tersedia, dan bahkan ketika pengecualian disetujui, dana tetap tidak dapat dicairkan.
Keputusan ini juga didorong oleh urgensi situasi, karena beberapa penggugat menerima perintah penghentian kerja atau penghentian kontrak hanya beberapa hari setelah mengajukan gugatan. Pemerintah mengakui bahwa lebih dari 200 program telah dihentikan pada Selasa dan Rabu, meskipun daftar tersebut kemungkinan belum lengkap.
“Tanpa perintah sementara, skala kerugian besar yang telah terjadi hampir pasti akan meningkat,” tulis hakim dalam keputusannya.
Para pihak dalam kasus ini akan bertemu pada hari Jumat untuk mengajukan laporan status dan mengusulkan jadwal awal untuk tahap berikutnya dalam kasus ini. Pemerintah juga diwajibkan untuk mengajukan laporan pada 18 Februari mengenai status kepatuhannya terhadap perintah pengadilan.
Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam upaya melindungi program bantuan luar negeri yang telah ada, sekaligus memberikan kejelasan bagi organisasi yang terdampak untuk melanjutkan pekerjaan mereka.
Leave a Reply