Ada kabar besar dari dunia bantuan luar negeri Amerika Serikat: Departemen Luar Negeri dua minggu lalu mengeluarkan perintah untuk menghentikan semua program bantuan luar negeri, baik yang baru maupun yang sedang berjalan. Artinya, tidak ada lagi hibah, kontrak, atau pendanaan baru yang akan dilanjutkan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Pengumuman ini disampaikan lewat memo dari Peter Marocco, direktur baru Office of Foreign Assistance, dan sudah bikin heboh banyak pihak.
Memo ini sebenarnya kelanjutan dari perintah eksekutif Presiden Trump baru-baru ini, yang meminta evaluasi selama 90 hari terhadap program bantuan luar negeri AS. Tapi, memo ini lebih ekstrem karena langsung menghentikan hampir semua aktivitas bantuan selama proses evaluasi berlangsung. Para ahli menyebut langkah ini bisa menciptakan “kekacauan” di seluruh program bantuan AS.
Isi memo ini kurang lebih seperti ini:
- Tidak ada lagi pengeluaran dana baru untuk bantuan luar negeri sampai evaluasi selesai.
- Semua hibah dan kontrak yang sedang berjalan juga dihentikan sementara dengan perintah stop-work.
- Semua proposal atau permintaan pendanaan baru harus ditinjau dan disetujui agar sesuai dengan kebijakan luar negeri Presiden Trump.
Untuk saat ini, komunitas bantuan AS hanya bisa menunggu kejelasan lebih lanjut selama proses evaluasi berlangsung. Jadi, tetap pantau terus—cerita ini masih berkembang.
Selain itu, memo ini juga meminta Departemen Luar Negeri membuat database besar untuk melacak semua pengeluaran bantuan luar negeri. Menurut dokumen tersebut, sistem saat ini dianggap kurang transparan untuk memastikan program bantuan efektif, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan agenda Trump.
Apa Dampaknya untuk Program Bantuan AS?
Yang jelas, ini adalah gangguan besar. Seorang mantan pejabat senior USAID menyebut langkah ini sebagai “kekacauan,” karena pada dasarnya menghentikan hampir semua bantuan luar negeri AS. Seorang pejabat USAID saat ini juga mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri sekarang memegang kendali penuh atas proses evaluasi, yang diperkirakan akan memakan waktu sekitar 90 hari.
Beberapa pengecualian miming diberikan untuk program tertentu, seperti bantuan militer untuk Israel dan Mesir, bantuan makanan darurat, dan biaya administrasi. Tapi, program kesehatan global yang penting, seperti PEPFAR (program AS untuk memerangi HIV/AIDS), tidak termasuk dalam pengecualian ini. Hal ini memicu kemarahan dari para aktivis, yang khawatir penghentian ini bisa mengorbankan nyawa.
“Ini adalah penghentian kerja yang menyelamatkan nyawa di seluruh dunia,” kata Asia Russell, direktur eksekutif Health GAP. “Ini kejam, anti-sains, anti-hak asasi manusia, dan sama sekali tidak perlu.”
Tidak Semua Orang Terkejut
Walaupun memo ini mengejutkan banyak pihak, beberapa ahli mengatakan langkah ini sudah lama diprediksi. Olga Wall, seorang ahli pengadaan pemerintah, mengatakan bahwa pemerintah sudah memberikan sinyal soal ini sejak lama. Dia mendorong organisasi pembangunan global untuk segera bertindak dan membela program mereka dengan menunjukkan bagaimana program tersebut sejalan dengan kebijakan luar negeri Trump.
“Anggap saja ini seperti keadaan darurat,” kata Wall. “Kumpulkan semua sumber daya dan argumen terbaik untuk membela program yang kalian yakini.”
Leave a Reply